Bawaslu Selayar Awasi Coktas PDPB, Pastikan Data Pemilih Sesuai Kondisi Faktual

Selayar,– Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin (28/9/2026).

Pengawasan dilakukan dengan menelusuri secara langsung alamat pemilih yang menjadi sampel untuk memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap sembilan sampel pemilih yang tersebar di Kecamatan Bontomatene, dengan kriteria pemilih pindah keluar dan pemilih yang telah meninggal dunia.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, Azmin Khaidar, menjelaskan bahwa pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan kondisi faktual. Selain itu, pengawasan menjadi langkah pencegahan untuk meminimalisir potensi permasalahan data pemilih sejak dini.

“Melalui pengawasan ini, Bawaslu memastikan proses verifikasi data pemilih yang dilakukan di lapangan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual. Data pemilih yang akurat dan mutakhir merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Azmin menegaskan bahwa pengawasan terhadap Coktas penting dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Penelusuran secara langsung juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam memastikan setiap perubahan data pemilih dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar akan terus melakukan pengawasan terhadap proses PDPB sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan akurasi data pemilih. Data pemilih yang akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi faktual diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.