Bawaslu Selayar Evaluasi Pemutakhiran Data Partai Politik melalui SIPOL Semester I Tahun 2026

Selayar – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan rapat internal evaluasi pengawasan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester I Tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, Herawaty Mufid, S.H selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sekaligus Person in Charge (PIC) Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan.

Rapat membahas hasil pemutakhiran data partai politik yang telah dilakukan pada Semester I Tahun 2026, dengan melakukan pencermatan dan pencocokan antara data kepengurusan yang tercantum dalam SIPOL dengan dokumen Surat Keputusan (SK) kepengurusan masing-masing partai politik.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap enam partai politik yang melakukan pemutakhiran data pada Semester I Tahun 2026, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Partai Amanat Nasional (PAN), masa bakti 2024–2029, dinyatakan sesuai.

2. Partai NasDem, masa bakti 2025–2029, dinyatakan tidak sesuai karena nama yang tercantum dalam isian SIPOL berbeda dengan nama yang tertera dalam SK kepengurusan.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), masa bakti 2025–2030, dinyatakan sesuai.

4. Partai Ummat, masa bakti 2021–2025, dinyatakan sesuai.

5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), masa bakti 2025–2030, dinyatakan sesuai.

6. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), masa bakti 2025–2030, belum dapat dilakukan verifikasi karena tidak terdapat dokumen yang dapat dijadikan bahan pemeriksaan.

Rapat juga membahas mekanisme pengawasan melalui pengisian Formulir Model A Pengawasan, khususnya terkait proses akses sistem, objek pengawasan, dan hasil pengawasan. Mengingat akses Bawaslu terhadap SIPOL hanya sebagai viewer, pemantauan terhadap perubahan data dapat dilakukan setelah KPU melakukan submit atau pengiriman data melalui sistem.

“ Aspek kajian hukum mengenai persyaratan seseorang untuk menjadi anggota partai politik, khususnya terhadap orang yang pernah atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. seseorang yang pernah tersangkut perkara hukum tetap memiliki hak untuk menjadi anggota partai politik. Dalam hal ini, perlu dilakukan pencermatan terhadap status hukum yang bersangkutan, jenis tindak pidana, putusan pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan keanggotaan partai politik. “

Perlunya penyusunan Legal Opinion (LO) atau pendapat hukum sebagai bahan kajian dan pedoman dalam memberikan pemahaman terhadap ketentuan hukum terkait persyaratan keanggotaan partai politik. Kajian tersebut juga mencakup kedudukan perangkat desa dan perangkat kelurahan, khususnya mengenai ketentuan dan larangan keterlibatan dalam keanggotaan maupun kepengurusan partai politik.

Pembahasan lainnya mencakup persyaratan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam kepengurusan partai politik serta pentingnya memastikan kesesuaian data kepengurusan dalam SIPOL dengan dokumen SK yang menjadi dasar pencermatan.

Melalui rapat evaluasi ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menekankan pentingnya pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui pencermatan dokumen, kesesuaian data SIPOL dengan SK kepengurusan, serta pendokumentasian hasil pengawasan. Hasil evaluasi dan pembahasan kajian hukum tersebut diharapkan menjadi bahan tindak lanjut dalam memperkuat pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik pada semester berikutnya.