Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Selayar mewujudkan Pemilu berintegritas

Selayar,- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar,- Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, Nurul Badriyah. menurutnya dimasa non-tahapan bukan berarti Bawaslu selesai melaksanakan tugas pengawasan namun merupakan fase stategis untuk melakukan evaluasi, Refleksi, Peningkatan Kapasitas penyelenggara dan penguatan sistem pengawasan pemilu. untuk itu Bawaslu berupaya membuka ruang-ruang diskusi, edukasi public, pemetaan kerawanan, kolaborasi multipihak, serta penguatan kemitraan   guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang  yang partisipatif,berintegritas,berkeadilan dan berkelanjutan dengan menggelar Konsolidasi Demokrasi.

Konsolidasi Demokrasi ini menyasar masyarakat sipil pemilih maupun pemangku kepentingan dengan melakukan  identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi kepemiluan aktual guna memperoleh pemahaman komprehensif  dan menjawab dinamika, tantangan, serta potensi kerawanan yang berkembang dalam praktik demokrasi menyambut penyelenggaraan Pemilu/Pilkada  tahun 2029 nanti.

Bawaslu Selayar sebelumnya juga telah mengimplementasikan  Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, dengan melaksanakan program giat Pendidikan Pengawas Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kampung Pengawasan Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Bebernya

Begitu pula evaluasi penanganan pelanggaran Pidana Pemilu penting dilakukan  dengan memperkuat koordinasi bersama  Sentra Gakkumdu untuk memastikan kesiapan Penegakan Hukum Pemilu yang adil,tegas dan konsisten.

Nurul Badriyah, menegaskan berkomitmen mendukung Renstra Bawaslu untuk mewujudkan  visi Bawaslu  “Kolaborasi memperkokoh Demokrasi Subtansial melalui pengawasan  Pemilu yang Berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas.” 

Dengan adanya konsolidasi Demokrasi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada kedepan semakin baik, Kredibel, dan Inklusif, berkurangnya praktik kecurangan (politik uang,berita hoax,Netralitas ASN/TNI/POLRI gejala oligarki dll) serta mendapat kepercayaan penuh dari Masyarakat.