Abhan Menegaskan Bawaslu Tidak Pro Koruptor

Ketua Bawaslu Republik Indonesia memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi rapat evaluasi pengawasan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

#SahabatBawaslu- Dalam rangka evaluasi seluruh laporan hasil pengawasan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan rapat evaluasi pengawasan Pemilu, di Hotel Aryaduta Makassar. Ahad kemarin,(8/9/2019).

Rapat tersebut dibuka langsung Ketua Bawaslu RI, Abhan, dan dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Sul-Sel bersama Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten/Kota se Sul-Sel yang masing-masing membawa serta satu orang Staf Sekretariat.

Dalam sambutannya sebelum membuka acara, Abhan, menjelaskan bahwa sesungguhnya pengawas Pemilu di semua tingkatan telah melakukan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik. Kalaupun terdapat kekurangan, maka menjadi bagian dari evaluasi tersebut agar kelak dapat dilakukan perbaikan pada pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya di Sulawesi Selatan yang pada tahun 2020 mendatang akan dilaksanakan Pilkada di beberapa Kabupaten/Kota.

“Banyak apresiasi publik atas kerja-kerja pengawasan yang sudah kita lakukan, kami berharap apa yang telah kita capai pada Pemilu 2019 ini, selanjutnya yang baik harus dipertahankan dan yang belum harus diperbaiki. Secara umum apresiasi publik sangat membanggakan, akan tetapi saya ingatkan kita jangan lengah atas apresiasi tersebut,” tegas Abhan.

Ditambahkannya, Bawaslu mendorong agar revisi UU Nomor 10 tegas mengatur larangan mantan napi koruptor dalam pencalonan kepala daerah, sehingga kelak tidak menjadi persoalan antara Bawaslu dan KPU.

“Yang berat adalah Bawaslu. Misalnya calon yang diajukan oleh Partai Politik itu napi koruptor, dalam PKPU dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), lalu mengajukan sengketa ke Bawaslu dan kita nyatakan memenuhi syarat (MS), kita dianggap oleh publik Bawaslu itu prokoruptor, padahal kita berdasar pada UU,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Abhan mengingatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan berpilkada agar benar-benar selektif dalam merekrut Panwaslu Kecamatan, PPK/D, dan PTPS.

Rapat evaluasi yang diagendakan berlangsung selama 2 hari tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kekurangan hasil pengawasan pemilu tahun 2019, agar kedepan dapat terwujud pengawasan yang lebih baik.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 01 Maret 2019
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasi
Waktu:
Jumat, 01 Maret 2019
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Waktu:
Jumat, 01 Maret 2019
Peningkatan Sumber Daya Manusia Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Selayar di Rayhan Square Hotel
Waktu:
Kamis, 28 Februari 2019
Pembinaan SDM, Pengawasan dan Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Selayar di Rayhan Square Hotel

Video Bawaslu